Subsisi BBM Bebani APBN, Benarkah?

Lagi, BBM akan dinaikkan! Setelah sekian lama mengalami penundaan, akhirnya wacana pengurangan subsidi BBM alias kenaikan harga BBM akan segera dilaksanakan Mei 2013 ini. Kali ini kenaikan BBM memang tidak pukul rata untuk semua pihak, hanya bagi rakyat yang memiliki mobil saja. Pengendara motor dan supir angkot kali ini masih selamat. Hal ini harus dilakukan karena pemerintah menilai jika subsidi BBM tidak dikurangi maka akan semakin membebani APBN karena harus ada tambahan biaya sebesar 30 triliun. Pemerintah takut 'jatuh miskin' jika BBM bagi rakyat terus menerus disubsidi, makanya membatasi BBM bersubsidi adalah jalan keluar yang ampuh untuk mencegah 'kemiskinan' pemerintah.

Jika pemerintah gagal miskin, tapi bagaimana dengan nasib si miskin yang sebenarnya (rakyat) ketika BBM bersubsidi dibatasi? Satu hal yang pasti, rakyat akan dikondisikan untuk semakin menikmati kemiskinannya. Sudah dapat dipastikan, dengan naiknya harga BBM harga-harga barang pun akan mengalami kenaikan. Di sisi lain, daya beli masyarakat tidak berbanding lurus dengan naiknya harga BBM dan barang-barang akibatnya penghimpitan hidup lagi yang harus dinikmati masyarakat.

Andai pemerintah mau benar-benar mengurusi rakyat, pemerintah pasti akan mencari segala cara agar harga BBM bagi rakyat tetap stabil atau bahkan berkurang. Misalnya saja, jika pemerintah benar-benar berniat, banyak pos-pos APBN yang bisa dikurangi sehingga tidak perlu mempersoalkan subsidi BBM. Salah satunya adalah dengan mengurangi belanja birokrasi di APBN 2013 yang mencapai 400,3 triliun atau 35,2% dari belanja pemerintah pusat. Atau dengan membayar utang luar negeri tanpa bunga yang bisa menghemat sampai 123 triliun.

Keadaan pelik ini (naiknya BBM) mau tidak mau harus diterima rakyat karena pemerintah tidak bisa meninggalkan hobi 'ngutang' nya. Padahal sudah sangat jelas persyaratan 'ngutang' akan sangat menyengsarakan rakyat. Bisa kita lihat dalam dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 menyebutkan: “tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energy untuk membantu membuat sektor energy lebih efisien dan transparan, dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, mempromosikan keterlibatan sektor swasta” yang itu artinya sama saja dengan pencabutan subsidi BBM.

Sebenarnya amat sangat lebay jika pemerintah mengatakan subsidi BBM membebani APBN sehingga harus dikurangi atau bahkan sampai dihilangkan. Karena sebenarnya pemerintah bisa mendapatkan banyak uang tanpa harus menghentikan subsidi BBM dengan melakukan penghematan di pos-pos APBN yang tidak begitu penting. Misalnya saja pemerintah bisa melakukan penghematan 10 % belanja birokrasi maka akan didapat 40 triliun lebih. Atau dengan tidak menjual SDA kepada asing, gunung emas di Papua misalnya, sebenarnya ketika dieksplor akan mampu meringankan APBN.

Sayangnya kondisi tersebut tidak akan bisa diwujudkan dalam sistem demokrasi saat ini dan tidak naiknya harga BBM hanyalah tinggal wacana yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Hal ini disebabkan karena asas demokrasi menjadikan negara harus menjamin kebebasan bagi siapapun untuk bebas bersaing dan berlomba untuk memiliki apa yang diinginkan.  Dalam hal ini adalah membiarkan swasta bersaing dengan Pertamina (BUMN) untuk menguasai migas Indonesia.

Jika pemerintah mau sedikit cerdas dalam memilih solusi untuk menyelesaikan masalah BBM ini, harusnya pemerintah mau mengambil tata aturan islam yang juga mampu mengatur tentang migas. Dalam Islam tidak diperbolehkan individu atau sekelompok orang menguasai SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti halnya aturan main demokrasi-kapitalis.

Inilah potret kontras yang bisa kita lihat antara dua gambaran kehidupan dalam Islam dan demokrasi. Dan rasanya fakta ini bisa kita jadikan alasan untuk meninggalkan demokrasi dan mengambil Islam sebagai solusi. Tentunya ini berlaku bagi mereka yang mau berpikir dan mau keluar dari jeratan masalah kehidupan. Kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dalam sistem yang telah terbukti mampu menghapuskan kemiskinan dan kesengsaraan. Khilafah Islamiyyah.